Mediaakurat.org, JOMBANG,- Pemerhati Kebijakan Publik dan Keadilan Hukum Dr Ahmad Sholikhin Ruslie, SH, MH melontarkan kritikan tajam soal kebijakan mutasi sejumlah pejabat Struktural Eselon II di Lingkup Pemkab Jombang, Jatim, oleh Bupati Jombang H Warsubi, SH, MSi baru-baru ini.
Ruslie yang dikenal tokoh vokal ini mengatakan, rotasi jabatan yang diumumkan Bupati Warsubi penuh tanda tanya dan sarat kepentingan politik, bukan semata urusan kinerja.
“Kalau bupati bilang mutasi ini tanpa transaksi, tanpa politik dagang sapi, hanya untuk kinerja, menurut pandangan saya itu sulit dipercaya. Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya,” kritik Sholikin kepada awak media ini, kemarin.
Ia lantas menyinggung kebocoran daftar mutasi yang beredar jauh sebelum pelantikan. Dan terbukti 100 persen sesuai. Itu artinya ada permainan. Bagaimana bisa dibilang murni kinerja?”
Tak hanya itu, Sholikin juga menyoroti penempatan kembali dr. Puji di RSUD Jombang. Menurutnya, langkah itu janggal karena rekam jejak kinerjanya biasa-biasa saja. “Kalau bicara prestasi, dr. Makmur justru lebih mumpuni. Tapi yang dipertahankan justru sebaliknya. Ini bukan profesionalisme, ini kepentingan politik dan balas dendam pribadi,” katanya.
Lebih jauh, ia menyoroti enam posisi strategis yang belum terisi, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Satpol PP, serta Dinas Permukiman. “Ini jabatan-jabatan vital yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Kalau kosong, pelayanan akan macet. Mengapa dibiarkan? Dugaan saya karena negosiasi antara calon pejabat dengan bupati belum ketemu. Ada tarik-menarik kepentingan,” sindir Ruslie blak-blakan.
Kritik juga diarahkan ke Satpol PP yang dianggap gagal mengendalikan pedagang kaki lima (PKL). “Coba lihat sepanjang Jalan Hasyim Asy’ari, alun-alun, hingga sentra PKL. Semua semrawut. Kalau Satpol PP tidak punya konsistensi, penataan gagal total. Jadi apa gunanya?” sentil Sholikin.
Menurutnya, mutasi kali ini bukannya memperkuat kepercayaan publik, justru merusak legitimasi bupati sendiri. “Ini semakin jelas, mutasi bukan soal kinerja, tapi soal balas dendam, suka tidak suka, dan kepentingan politik. Publik tidak bodoh, masyarakat bisa menilai,” tandasnya.
Mantan anggota DPRD Jombang dari Fraksi PKB ini menegaskan, harapan masyarakat terhadap reformasi birokrasi telah dikhianati. “Yang dijanjikan profesionalisme, yang terjadi justru politik praktis. Jangan salahkan kalau kepercayaan publik terdegradasi karena ulah bupati sendiri,” kata Ruslie.
Sementara itu, Sekda Jombang H Agus Purnomo, SH, MSi yang juga sebagai ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dikonfirmasi terkait kritikan Sholikhin Ruslie tersebut, Agus Purnomo mengatakan, pelaksanaan
mutasi berjalan lancar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “
Alhamdulillah pelaksanaan mutasi berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yg berlaku,” ucap Agus Purnomo diplomatis. Didesak siapa yang akan mengisi jabatan yang masih kosong di lima OPD pasca pelantikan, Agus Purnomo menandaskan, lima jabatan kepala OPD yang masih kosong itu tetap akan diisi sesuai mekanisme yang ada, karena harus disampaikan dulu ke BKN. Sayangnya, nama-nama pejabat yang akan mengisi di lima OPD itu, mantan Kabag Hukum, Setkab Jombang enggan menyebutkan. “Yang jelas posisi yang kosong itu pasti akan terisi semua, nanti kan ada mutasi gelombang berikutnya,” tukas Agus. (gus)
