Mediaakurat.org, SAMARINDA,– Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menegaskan bahwa, kesejahteraan dosen menjadi agenda utama dalam pembenahan pendidikan tinggi nasional.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, saat bertemu civitas akademika Universitas Mulawarman (Unmul) dalam agenda Sosialisasi Peningkatan Mutu Dosen di Samarinda, Jumat (5/12/2025).
Hetifah mengungkapkan kondisi gaji dosen masih jauh dari ideal untuk mendukung profesionalisme pendidik.
Berdasarkan data, 42 persen dosen di Indonesia masih bergaji di bawah Rp3 juta per bulan.
Kondisi tersebut, menurut Hetifah, bertolak belakang dengan tuntutan kualitas pengajaran dan riset yang semakin tinggi.
“Ini sangat ironis. Kita menuntut mutu, tetapi para dosen belum mendapatkan penghargaan yang layak dari sisi kesejahteraan. Karena itu, perlindungan hak finansial dosen wajib menjadi prioritas,” tegas Hetifah.
Ia memastikan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), masuk daftar prioritas pembahasan 2025.
Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut, adalah penetapan tunjangan profesi minimal sebesar satu kali gaji pokok, termasuk penyediaan tunjangan khusus bagi dosen yang bertugas di wilayah tertentu.
Pemerintah, melalui Kemendiktisaintek, telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp61,87 triliun pada 2026, untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi, termasuk beasiswa afirmasi dan program percepatan doktor (PMDSU).
Rektor Universitas Mulawarman, Abdunnur, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa capaian akreditasi unggul, yang baru diterima Unmul merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur kampus.
Ia juga mengapresiasi dukungan Hetifah, dalam memperkuat kualitas pendidikan tinggi di Kalimantan Timur.
“Akreditasi unggul ini bukan akhir, tetapi awal dari komitmen baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan kontribusi Unmul bagi pembangunan daerah,” ujar Abdunnur.
Ia menegaskan bahwa dukungan regulasi dan anggaran dari pemerintah pusat sangat penting agar perguruan tinggi di daerah dapat bersaing secara nasional.
Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek, Sri Suning Kusumawardani, mengatakan pihaknya sedang memperbaiki sistem layanan administrasi agar penyaluran hak finansial dosen lebih cepat, tepat, dan minim hambatan birokrasi.
Suning menjelaskan bahwa integrasi layanan data memungkinkan validasi antara 500 hingga 1.000 data per hari untuk mempercepat proses pencairan hak dosen.
Ia juga menegaskan pentingnya sertifikasi kompetensi dan peningkatan jabatan akademik sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan.
“Dosen muda harus konsisten meneliti dan menulis publikasi ilmiah. Kenaikan jenjang akademik akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.
Hetifah menutup kegiatan dengan menegaskan bahwa pembenahan pendidikan tinggi harus dilakukan menyeluruh, mulai dari regulasi, pendanaan, hingga penguatan kualitas dosen.
“Jika kita ingin pendidikan tinggi Indonesia semakin maju, maka kesejahteraan dan kualitas dosen harus menjadi prioritas utama. Negara wajib hadir,” pungkasnya.Andi Isnar
