Mediaakurat.org, Lebak, Banten,– Arah pembangunan di Kabupaten Lebak kian memantik tanda tanya publik. Saat Rp4,9 miliar anggaran daerah digelontorkan untuk rehabilitasi Alun-alun Rangkasbitung, di sisi lain warga Huntara Lebak Gedong masih bertahan di hunian darurat, dan banyak rumah masyarakat di berbagai pelosok Lebak berada dalam kondisi tidak layak huni. Sebuah ironi yang menampar rasa keadilan. 15/1/2025.
Enam tahun pascabencana, Huntara Lebak Gedong belum juga berubah menjadi hunian tetap yang manusiawi. Di saat ruang publik dipercantik demi estetika dan citra pembangunan, rumah-rumah rakyat dibiarkan lapuk, bocor, dan nyaris roboh. Pembangunan tampak sibuk merias wajah kota, namun abai menyentuh kebutuhan paling mendasar: tempat tinggal yang layak dan aman.
Kondisi inilah yang melahirkan Gerakan Bangun Huntara (GERBANG HUNTARA), sebuah gerakan moral yang diinisiasi Dewan Pimpinan Pusat Ormas Badak Banten. Gerakan ini tidak berdiri sendiri. Ia menjelma menjadi perlawanan nurani lintas elemen, melibatkan LSM GMBI, insan pers dan wartawan, Forum Warga Bersatu Banten (FORWATU BANTEN), mahasiswa, serta para aktivis sosial di Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten.
Sebagai bentuk aksi nyata sekaligus sindiran terbuka, GERBANG HUNTARA menggelar Open Donasi di Alun-alun Rangkasbitung, tepat di ruang publik yang baru saja direhabilitasi dengan anggaran miliaran rupiah. Lokasi ini dipilih sebagai pesan simbolik: di atas taman yang terlihat indah, masih ada rakyat Lebak yang hidup di bawah atap seng rapuh dan ketidakpastian.
Tokoh DPP Ormas Badak Banten, Ki Bangkol, menyampaikan kritik tajam yang menggugah kesadaran publik.
“Rp4,9 miliar untuk mempercantik alun-alun bisa cepat direalisasikan, tapi untuk membangun rumah layak bagi warga Huntara Lebak Gedong dan masyarakat miskin lainnya selalu tertunda. Ini bukan soal ketersediaan anggaran, ini soal keberpihakan,” tegas Ki Bangkol.
Ia menegaskan bahwa persoalan rumah tidak layak huni adalah darurat sosial yang tidak boleh terus diabaikan.
“Di Kabupaten Lebak masih banyak rumah warga yang bocor, rapuh, dan membahayakan penghuninya. Namun pemerintah lebih sibuk mengejar proyek yang enak dipandang dan difoto. Pembangunan semacam ini tidak menyentuh denyut kehidupan rakyat.”
Menurut Ki Bangkol, Open Donasi bukan solusi jangka panjang, melainkan alarm keras atas absennya negara.
“Kami membuka donasi bukan untuk menggantikan tanggung jawab pemerintah. Solidaritas rakyat tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi kelalaian negara. Huntara dan rumah tidak layak huni adalah kewajiban negara yang harus diselesaikan.”
GERBANG HUNTARA kini menjadi simbol perlawanan sosial di Banten Selatan. Ia menyatukan suara mahasiswa, aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil dalam satu tuntutan: hentikan pembangunan semu, dahulukan rumah layak bagi rakyat.
Catatan Tabloid Pilar Post:
Pembangunan tanpa keberpihakan hanyalah kemewahan kosong.
Dan GERBANG HUNTARA hadir sebagai pengingat—bahwa nurani rakyat belum mati. R. Oji M
Sumber : Siti Nurjanah.
