Mediaakurat.org, BLORA,— Bupati Penajam Paser Utara (PPU) H. Mudyat Noor, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) sekaligus Sosialisasi Hasil Musyawarah Nasional (Munas) V ADPMET yang digelar di Graha Oktana, Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kamis (16/10/2025).
Rakernas tersebut menjadi tindak lanjut hasil Munas V ADPMET yang membahas arah kebijakan energi nasional, penguatan peran daerah penghasil migas dan energi terbarukan, serta strategi peningkatan kontribusi daerah dalam pembangunan energi berkelanjutan di Indonesia.
Kegiatan tahun ini mengusung tema “Dari Daerah untuk Keberlanjutan Energi Nasional”, yang menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penghasil energi dalam mendukung ketahanan serta kemandirian energi nasional.
Dalam kesempatan itu, Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kehadiran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam forum strategis ini merupakan bentuk komitmen untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta pelaku industri energi dalam menciptakan tata kelola energi yang berkelanjutan, transparan, dan berkeadilan.
“Penajam Paser Utara sebagai salah satu daerah strategis di Kalimantan Timur memiliki potensi besar di sektor energi. Melalui forum seperti ADPMET ini, kami berharap daerah dapat berperan lebih aktif dalam memastikan keberlanjutan energi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,” ujar Mudyat Noor.
Bupati menambahkan, PPU siap berkontribusi dalam pengembangan energi terbarukan dan optimalisasi potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah. Ia menilai, kolaborasi antardaerah penghasil melalui ADPMET menjadi langkah penting untuk memperjuangkan kepentingan daerah agar mendapatkan porsi yang adil dalam kebijakan energi nasional.
Sementara itu, Gubernur Jambi sekaligus Ketua Umum ADPMET, Al Haris, dalam sambutannya menegaskan bahwa berkurangnya dana bagi hasil (DBH) ke daerah menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan keberanian untuk menggali potensi baru di sektor lain.
“Daerah hari ini dihadapkan dengan berkurangnya transfer ke daerah dan dana bagi hasil, termasuk bagian hasil migas kita yang menurun. Ini adalah tantangan. Maka dari itu, kita harus berani mencari potensi-potensi baru yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah,” tegas Al Haris.
Ia berharap Rakernas ADPMET kali ini dapat melahirkan berbagai regulasi, rekomendasi, dan masukan strategis yang nantinya dapat diusulkan kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.
“Kami berharap forum ini melahirkan kebijakan yang berpihak kepada daerah penghasil energi, sekaligus memperkuat peran daerah dalam mendukung ketahanan energi nasional,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut Munas V di Jakarta, Rakernas ADPMET di Blora juga menyosialisasikan 10 butir rekomendasi eksternal yang telah disepakati seluruh peserta Munas. Beberapa di antaranya, usulan tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebesar 1,5%, dari semula 15,5% untuk minyak bumi menjadi 17%, dan dari 30,5% untuk gas menjadi 32%, dengan tambahan tersebut dialokasikan untuk kegiatan konversi energi fosil ke energi terbarukan.
Selain itu ada juga terkait pembagian Participating Interest (PI) 10% antar daerah dihitung oleh pemerintah pusat menggunakan data Plan of Development (POD) dan batas wilayah Kemendagri, dan revisi Permen ESDM No. 1 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumur tua agar BUMD dapat mengelola secara berkelanjutan mengikuti masa kontrak PSC.
Rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi daerah penghasil dalam pengelolaan sumber daya energi nasional, sekaligus memastikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat daerah.
Acara Rakernas ADPMET di Blora dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan SDM ESDM Prahoro Yulianto Nurtjahyo mewakili Menteri ESDM, Gubernur Jambi sekaligus Ketua Umum ADPMET Al Haris, Bupati Tabalong, Bupati Lampung Timur, Bupati PPU, Bupati Bojonegoro, Wakil Bupati Bangkalan, Sekretaris Daerah Banggai, jajaran Dewan Pengurus dan Penasehat ADPMET, Direktur PEM Akamigas, Kepala BPSDM Migas, serta perwakilan pemerintah daerah penghasil migas dan energi terbarukan se-Indonesia.
Melalui forum ini, diharapkan terwujud tata kelola migas dan energi yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.Is
