Mediaakurat.org, Yogyakarta,– Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menghadiri kegiatan Upstream Oil and Gas Executive Meeting Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Tahun 2025, yang mengusung tema “Kolaborasi Hulu Migas dan Daerah Penghasil Migas untuk Peningkatan Lifting dan Pembangunan Daerah.”
Kegiatan ini digelar di Hotel Tentrem, Jogjakarta, selama dua hari, 29–30 Oktober 2025, dan dihadiri oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, para kepala daerah penghasil migas se-Kalimantan dan Sulawesi, jajaran SKK Migas, serta perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mudyat Noor menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah penghasil migas dalam mendorong peningkatan produksi sekaligus pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah.
“Kami berharap SKK Migas maupun perwakilan Kementerian ESDM yang hadir dapat mengkolaborasikan bagaimana dampak Transfer Keuangan Daerah (TKD) bisa diikuti dengan pemberian kewenangan lebih besar bagi daerah penghasil, agar tidak hanya menjadi penonton dalam pengelolaan potensi sumber daya alamnya,” ujar Mudyat Noor di sela-sela kegiatan ini.
Ia juga menekankan bahwa penguatan kolaborasi dan kewenangan ini penting untuk mempercepat pembangunan daerah serta mendukung pencapaian target produksi nasional secara berkelanjutan.
” Kami berharap sektor migas di Kalimantan Timur khusus nya Kabupaten PPU akan semakin baik yang pastinya akan berdampak bagi kesejahteraan seluruh masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud dalam sambutannya menyoroti pentingnya peran daerah penghasil migas agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga dapat berperan aktif dalam kegiatan industri hulu migas.
“Kami tidak berharap banyak, tetapi paling tidak daerah ini diberikan kesempatan untuk tidak hanya menjadi penonton, melainkan juga ikut berperan sebagai pemain utama yang terlibat langsung dalam proses kegiatan hulu migas,” ujar Rudy Mas’ud.
Ia menambahkan, forum seperti ini diharapkan menjadi ruang dialog interaktif antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan kementerian terkait untuk membahas persoalan yang dihadapi daerah penghasil migas, termasuk penurunan pendapatan daerah dari sektor tersebut.
“Kita lihat contohnya Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dulu APBD-nya bisa mencapai Rp17 triliun bahkan Rp14 triliun, tetapi kini turun drastis hingga di bawah Rp6 triliun. Hampir seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur juga mengalami penurunan karena adanya pemotongan sekitar 73 persen. Ini tentu menjadi catatan penting bagi kita semua agar dapat ditemukan solusi bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rudy Mas’ud mendorong agar kegiatan hulu migas juga mampu menggerakkan ekonomi lokal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Ia juga menekankan pentingnya peran perusahaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) untuk mendukung perbaikan infrastruktur di daerah.
Selain itu, ia berharap rencana kerja KKKS dapat disinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar program pembangunan migas dapat selaras dengan prioritas daerah.
“Kita juga harus bekerja keras bersama, karena banyak hal yang perlu lintas kementerian untuk diselesaikan, terutama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. SKK Migas dan operator tentu memiliki peran masing-masing sesuai dengan tupoksi, dan ke depan mungkin perlu dibuat workshop khusus untuk membahas penyelesaian persoalan-persoalan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” tutup Gubernur Rudy Mas’ud.
Senada, perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang hadir. Ia menyebut, kerja sama dan komunikasi yang baik antara pusat dan daerah telah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas produksi migas nasional.
“Kegiatan hulu migas berperan vital dalam menopang ketahanan energi nasional, meningkatkan penerimaan negara, serta menjadi penggerak ekonomi daerah. Melalui sinergi lintas pihak, kita berharap muncul multiplier effect yang besar bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa wilayah kerja SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi saat ini melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap 46 wilayah eksplorasi dan produksi, yang menyumbang sekitar 42 persen terhadap produksi migas nasional.
Selain itu, forum tersebut juga menjadi ajang silaturahmi dan refleksi bersama untuk memperkuat jaringan antar daerah penghasil migas.
“Forum ini bukan hanya seremonial, tetapi ruang dialog yang produktif. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berbagi gagasan dan merumuskan langkah nyata bagi masa depan industri migas Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” tutupnya.Is/hms.
