Mediaakurat.org, Penajam,- Pengalihan pengelolaan kegiatan Pentas Seni dan Gebyar UMKM dari Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) kepada Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kabupaten PPU disorot Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor.17/4/2025.
Menurut Syahrudin, pengelolaan program itu harus dilakukan secara profesional, adil, dan mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat, bukan hanya dari satu wilayah atau kalangan tertentu.
Dia menerangkan, kegiatan Pentas Seni dan Gebyar UMKM selama ini cenderung menjadi ajang gengsi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Maka dari itu, jika pengalihan pengelolaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan, maka harus dibarengi dengan perencanaan yang matang, dan pengelolaan yang transparan.
“Siapa pun yang mengelola, baik Dewan Kesenian, UMKM, atau lembaga lain, yang penting bisa mengelola secara baik dan berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai kegiatan ini hanya diklaim sepihak tanpa manajemen yang jelas,” kata Syahrudin.
Selain itu, Syarudin juga menekankan pentingnya pemerataan pelibatan UMKM dari seluruh kecamatan di PPU, bukan hanya dari wilayah Penajam saja. Sebab tidak sedikit pelaku UMKM dari daerah pemilihannya mengeluh tidak mendapat kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan yang saat ini terpusat di kantor Bupati.
“UMKM itu bukan hanya ada di Penajam. Kecamatan lain juga punya potensi. Tapi selama ini yang difasilitasi hanya sebagian kecil saja, yang lain tidak terakomodir,” jelas Syahrudin.
Selain itu, Syahrudin juga mengusulkan agar lokasi kegiatan dipindahkan dari halaman Kantor Bupati ke stadion atau area lain yang lebih representatif. Menurutnya, kantor pemerintahan kurang cocok untuk kegiatan terbuka seperti pentas seni dan bazar UMKM.
“Stadion itu lahannya luas dan sudah dibangun jogging track. Di sana orang bisa olahraga, lalu bisa mampir ke UMKM kalau haus atau lapar. Kalau mau digabung dengan kesenian juga lebih hidup,” ujarnya.
Masih disampaikan Syahrudin, apabila memang dipindahkan, pemerintah harus lebih dulu membangun fasilitas pendukung seperti toilet, area parkir, dan sarana umum lainnya.
Dengan begitu, Syahrudin berharap pemerintah benar-benar hadir dalam mendukung UMKM, tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga lewat pembangunan infrastruktur.
“Kalau fasilitasnya sudah dibangun, baru silahkan mau dikelola siapa saja. Pemerintah harus hadir membantu sampai UMKM bisa mandiri,” demikian umhkap Syahrudin.ADV
