Mediaakurat.org, Tanah Abang,– Sejumlah perwakilan masyarakat didampingi Richard William selaku Kuasa Hukum Warga dari Richard William And Partner menyampaikan aspirasi terkait dugaan kejanggalan proses hukum dan keterlibatan Wantimpres Mohammad Jusuf Hamka dalam persoalan kepemilikan lahan yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian. Mereka berharap DPR RI serta aparat penegak hukum dapat turun tangan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Dalam keterangannya, Richard William selaku kuasa hukum perwakilan warga menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan menemui anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Sebelumnya, masyarakat bahkan berencana menggelar aksi damai. Namun, setelah berkomunikasi dengan pihak humas, mereka diarahkan untuk melakukan koordinasi melalui perwakilan humas bernama Bang Jali.
Richard mengungkapkan bahwa upaya untuk bertemu dengan anggota Komisi 3, Komisi 2, maupun Komisi 6 telah beberapa kali dilakukan. Namun, hingga kedatangan mereka pada tanggal 18 November 2026, belum ada kesempatan untuk berdialog langsung dengan anggota dewan.
Richard dan Masyarakat mengaku kecewa karena sebelumnya mendapatkan informasi bahwa kegiatan reses diperpanjang hingga tanggal 9 November. Namun, ketika kembali datang pada tanggal 18 November, mereka masih belum dapat bertemu dengan anggota dewan.
Bahkan, Kuasa Hukum warga menyampaikan bahwa mereka bersedia bertemu dengan staf maupun petugas lain apabila anggota dewan belum memiliki waktu. Akan tetapi, upaya tersebut juga belum membuahkan hasil.
Dalam situasi tersebut, seorang petugas keamanan bernama Ibu Siti memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum dan perwakilan warga untuk menyampaikan aspirasi di sekitar pintu gerbang. Ia juga membantu mengawal dan memfasilitasi komunikasi dengan unsur kepolisian, termasuk Polres Tanah Abang, Polda Metro Jaya, serta pihak terkait lainnya.
Karena Komisi 3 belum dapat menerima perwakilan warga pada hari itu, pihak humas kemudian mengupayakan pertemuan melalui perwakilan untuk menampung aspirasi masyarakat.
Soroti Dugaan Kejanggalan Sertifikat dan Prosedur Penyitaan
Selain persoalan komunikasi dengan anggota dewan, masyarakat juga menyoroti dugaan kejanggalan dalam proses hukum, khususnya terkait prosedur penyitaan lahan.
Richard selaku Kuasa Hukum Warga mempertanyakan prosedur penyitaan yang menurut keterangan mereka dilakukan terlebih dahulu sebelum laporan polisi dibuat. Mereka meminta agar mekanisme tersebut diperiksa dan dijelaskan secara transparan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah dugaan adanya ketidaksesuaian data sertifikat. Dalam penyampaian aspirasi, warga mempertanyakan bagaimana satu sertifikat dapat muncul atau tercatat di tiga tempat berbeda.
Mereka juga menyinggung dugaan adanya tiga keputusan terkait sertifikat SHGB Nomor 726 yang diklaim berada di lokasi berbeda, termasuk informasi mengenai 2 kelurahan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut.
Atas persoalan tersebut, kuasa hukum masyarakat meminta agar dokumen pertanahan, riwayat penerbitan sertifikat, serta seluruh keputusan yang berkaitan dengan objek sengketa diperiksa secara menyeluruh oleh instansi berwenang.
Minta DPR RI Turun Tangan dan Evaluasi Penanganan Perkara
Dalam kesempatan tersebut, kuasa hukum dan perwakilan masyarakat menyampaikan apresiasi kepada Kapolsek Tanah Abang beserta jajarannya, serta pihak kepolisian lainnya yang dinilai telah membantu memfasilitasi penyampaian aspirasi.
Namun, mereka juga meminta agar penanganan perkara oleh Polres Depok dievaluasi secara objektif. Kuasa Hukum Warga menyampaikan sejumlah dugaan, mulai dari ketidakprofesionalan penanganan perkara, dugaan manipulasi fakta dan data, hingga dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat.
Seluruh dugaan tersebut diharapkan dapat diperiksa secara independen dengan mengedepankan bukti dan prosedur hukum.
Kuasa Hukum dan Masyarakat juga berharap anggota dewan dapat turun langsung meninjau lokasi yang menjadi objek sengketa, termasuk menelusuri persoalan pagar dan bangunan yang dibangun oleh Wantimpres Mohammad Jusuf Hamka menurut warga telah berdampak pada pemanfaatan lahan masyarakat.
Mereka menginginkan agar hak masyarakat yang terbukti sah dapat dipulihkan, sehingga warga bisa kembali menggunakan dan mengelola lahannya sesuai ketentuan hukum.
Mereka berharap pihak terkait dapat mengawal jalannya penyampaian aspirasi serta membuka ruang dialog dengan perwakilan masyarakat.
Persoalan jalur Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) juga menjadi bagian dari argumentasi kuasa hukum warga. Mereka mempertanyakan kemungkinan penerbitan hak atas tanah pada area yang menurut mereka berada di jalur SUTET dan meminta agar status tata ruang, batas bidang tanah, serta legalitas dokumen pertanahan diperiksa.
Kuasa hukum Masyarakat menegaskan bahwa tujuan utama perjuangan mereka adalah memperoleh keadilan, kepastian hukum, dan pemulihan hak atas tanah apabila terbukti menjadi hak mereka.
Hingga berita ini disusun, berbagai dugaan yang disampaikan masyarakat masih memerlukan verifikasi dokumen serta klarifikasi dari DPR RI, kepolisian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek sengketa.Moh, Rudolf
Narasumber Gapta TV














