Mediaakurat.org, Penajam,- Mutu Pelayanan Masyarakat dalam hal ini mengenai kualitas Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB) Penajam Paser Utara (PPU), memicu reaksi dari elemen masyarakat. LSM Komite Peduli Lingkungan Sosial (KPLISOS) PPU menggelar audensi dengan manajemen rumah sakit untuk meminta penjelasan berbagai keluhan warga yang merasa pelayanan medis di wilayah tersebut belum optimal.
Dalam pertemuan pada Jumat (6/2), LSM KPLISOS mengevaluasi kontradiksi antara besarnya alokasi anggaran daerah dengan realitas pelayanan di lapangan yang terkesan lamban.
Sehingga Manajemen RSUD memberilakan penjelsana yang mengejutkan terkait kondisi dapur operasional mereka. Direktur RSUD RAPB PPU, dr. Lukasiwan Eddy Saputro, M.M., mengungkapkan bahwa meskipun pihaknya telah menerima dana Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) sebesar Rp 50 miliar, angka tersebut setelah dialokasikan ternyata tidak cukup.
Menurutnya hingga kini RSUD masih harus menanggung beban finansial yang cukup berat. “Dana tersebut belum mampu menutup semua kebutuhan. Hingga detik ini, RSUD masih menaggung utang sebesar Rp 15 miliar, yang mencakup tunggakan honor tenaga kesehatan hingga biaya pengadaan obat-obatan,” jelas dr. Lukasiwan.
Disamping krisis finansial, rumah sakit daerah ini juga menghadapi tantangan sumber daya manusia. Saat ini, RSUD membutuhkan setidaknya 50 tenaga kesehatan tambahan untuk mencapai standar layanan ideal. Namun, rencana rekrutmen tersebut terhalang oleh keterbatasan anggaran.
Persoalan yang tak kalah pentingnya yang sering dikeluhkan masyarakat, adalah seringnya pasien dirujuk ke daerah lain misalnya ke Balikpapan, ini semua disebabkan oleh keterbatasan kapasitas ruang rawat inap. Dengan jumlah pasien yang terus meningkat, manajemen RSUD terpaksa mengambil langkah rujukan karena fasilitas di PPU tidak mampu menampung beban jumlah pasien yang over kafasisti tersebut.
Tujuan untuk transparansi dari pihak RSUD, LSM KPLISOS menyatakan bahwa audiensi ini merupakan langkah awal untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat, pihak rumah sakit, dan pemerintah daerah.
Ketua LSM KPLISOS Rusdi, bersama pengurus inti lainnya menegaskan posisi mereka sebagai mitra kritis pemerintah.
Kepada media ini Sabtu (7/2), Rusdi mengungkapkan, audiensi bertujuan mendengar langsung kendala di lapangan agar tidak terjadi miss informasi di tengah masyarakat. Setelah mengetahui persoalannya, kata dia, LSM KPLISOS dan LSM lain yang juga menyororti maslah ini, siap menjadi penyambung lidah kepada Bupati PPU, Mudyat Noor, agar masalah kesehatan do daerah ini mendapatkan prioritas anggaran yang lebih serius.
“Kami sekarang memahami akar masalah yang dihadapi RSUD. Fokus kami ke depan adalah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait agar kesehatan masyarakat PPU tidak lagi terabaikan,” kata Rusdi.Redaksi
