Mediaakurat.org, Penajam,– Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Balikpapan memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, pengendalian inflasi, serta penguatan ketahanan pangan daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Kabupaten PPU, Kamis (8/10/2026).
Sekretaris Daerah PPU, Drs. H. Tohar, M.M., menyampaikan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kesadaran dan kepedulian bersama, terutama di tengah kondisi hari tanpa hujan yang semakin panjang. Ia mengajak seluruh pihak untuk mengampanyekan larangan pembakaran lahan, baik untuk pembukaan perkebunan maupun pembersihan lahan pekarangan.
Menurutnya, kondisi karhutla di PPU masih terkendali berkat sinergi berbagai pihak. Namun, kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk lahan gambut, dapat berlangsung selama beberapa hari dan berdampak terhadap lingkungan serta perekonomian masyarakat. Karena itu, kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan unsur terkait dinilai penting untuk mencegah meluasnya kebakaran.
Dalam kegiatan tersebut, Bank Indonesia Perwakilan Balikpapan menyerahkan bantuan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran hutan, lahan dan kekeringan kepada BPBD Kabupaten PPU. Penyerahan secara simbolis berupa baju pemadam tahan api dilakukan oleh Kepala Perwakilan BI Balikpapan kepada perwakilan BPBD PPU dan disaksikan Sekda PPU bersama jajaran pemerintah daerah.
Selain penanganan karhutla, sinergi juga diarahkan pada pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan. Sekda PPU meminta Dinas Ketahanan Pangan menjadikan neraca ketahanan pangan dan peta kerawanan pangan sebagai instrumen kebijakan operasional dalam menentukan langkah intervensi pemerintah.
Menurutnya, data tersebut perlu digunakan untuk mengetahui titik-titik yang mengalami kerawanan pangan, khususnya wilayah yang berada jauh dari simpul kegiatan ekonomi seperti pasar maupun sentra pertanian. Titik-titik yang masuk dalam kategori kerawanan pangan tersebut, menurut Sekda, perlu menjadi prioritas dalam pelaksanaan Gerakan Pasar Murah dan operasi pasar.
Ia menjelaskan, masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kegiatan ekonomi harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menjangkau pasar dan memperoleh kebutuhan pangan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mendatangi langsung wilayah-wilayah tersebut sehingga pelaksanaan pasar murah tidak hanya berlangsung di lokasi yang mudah dijangkau, tetapi benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Jadikan neraca ketahanan pangan dan peta kerawanan pangan sebagai instrumen kebijakan operasional,” tegas Sekda, seraya meminta koordinasi dengan Bulog dilakukan berdasarkan data yang akurat dalam menentukan titik pelaksanaan operasi pasar maupun Gerakan Pasar Murah.
Sekda juga mendorong masyarakat memanfaatkan lahan yang tersedia untuk menanam komoditas pangan seperti cabai, tomat, terong, bawang daun dan seledri. Upaya tersebut diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama sehingga mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga sekaligus mendukung pengendalian inflasi.
Rangkaian kegiatan turut ditandai dengan kick off Gerakan Pasar Murah/operasi pasar Triwulan IV 2026 di wilayah PPU serta penyelenggaraan bedah buku penulis lokal “Bebukuan” tahun 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Chairur Roziqin, S.Sos., MM., selaku Asisten Administrasi Umum, dan Hadi Saputro, SE., MT., selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Melalui sinergi dan kolaborasi antara Pemkab PPU, Bank Indonesia, Bulog, perangkat daerah, serta masyarakat, pemerintah berharap penanganan karhutla, pengendalian inflasi, dan penguatan ketahanan pangan dapat dilakukan secara lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.Karjani
