Mediaakurat.org, JAKARTA,– Bupati Penajam Paser Utara (PPU), yang juga Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) Mudyat Noor, mendorong pemerintah pusat agar daerah penghasil kelapa sawit memperoleh porsi manfaat yang lebih adil melalui skema dana bagi hasil (DBH) sawit.
Hal itu disampaikannya saat pembukaan Workshop AKPSI dan Sawit Expo 2026 yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus dengan tema “Sawit untuk Rakyat”, Selasa (7/7/2026) di Hotel Bidakara, Jakarta.
Mudyat Noor menegaskan bahwa daerah penghasil sawit masih menghadapi ketimpangan dalam memperoleh manfaat ekonomi dari industri sawit. Besarnya aktivitas perkebunan sawit di daerah tidak sebanding dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur yang terdampak.
“Jalan-jalan daerah rusak akibat aktivitas angkutan sawit, tetapi dana yang diterima daerah sangat terbatas. Sementara masyarakat menuntut pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan,” jelas Mudyat Noor.
Ia mengungkapkan, dana yang diterima sejumlah daerah penghasil sawit rata-rata hanya sekitar Rp2 hingga Rp2,5 miliar per tahun. Nilai tersebut dinilai jauh dari cukup untuk memperbaiki ruas jalan yang menjadi jalur utama distribusi hasil perkebunan.
Karena itu, Mudyat mengusulkan agar pemerintah pusat mengkaji kembali skema pembagian pendapatan dari sektor sawit, termasuk kemungkinan adanya kontribusi dari harga tandan buah segar (TBS) maupun optimalisasi penerimaan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Kebijakan tersebut tambah dia, akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi daerah untuk membangun infrastruktur sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.
“Sawit bukan hanya berbicara tentang produksi dan ekspor. Sawit adalah tentang kesejahteraan petani, pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan wilayah, dan yang paling penting harus benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” tegasnya.
Mudyat juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir dalam workshop tersebut. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha menjadi kunci dalam mewujudkan industri sawit yang berkelanjutan sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap forum tersebut menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan tata kelola sawit nasional yang lebih berpihak kepada daerah.
Senada hal tersebut, Gubernur Jambi, Al Haris mengusulkan agar AKPSI dapat menghimpun seluruh daerah penghasil sawit untuk bersama-sama merumuskan skema kontribusi dari hasil TBS. Ia mengusulkan adanya kontribusi sebesar 5 persen dari nilai TBS yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Menurutnya, Indonesia memiliki perkebunan sawit yang telah berproduksi selama puluhan tahun dengan luasan mencapai sekitar satu juta hektare.
“Karena itu, kekayaan dari sektor sawit harus dapat dirasakan secara lebih adil oleh masyarakat, terutama untuk mendukung sektor pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” harapnya.
Ia juga menegaskan komitmennya mendukung AKPSI dalam mewujudkan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif.
“Kebijakan tersebut merupakan jawaban atas paradoks ekonomi Indonesia, sehingga daerah penghasil sawit tidak lagi tertinggal atau miskin di tengah besarnya potensi yang dimiliki,” jelasnya.
Sementara itu, Wamendagri Akhmad Wiyagus saat membuka workshop AKPSI ini menyampaikan bahwa Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia memiliki posisi yang sangat strategis di tengah berbagai tantangan global, mulai dari krisis pangan, krisis energi, hingga krisis iklim.
Dia mengatakan sawit menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui program biodiesel serta mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya alam.
Ia juga mengingatkan bahwa berbagai tantangan seperti regulasi Uni Eropa, kampanye negatif terhadap sawit, hingga perubahan perdagangan internasional harus dijawab dengan pengelolaan sawit yang berkelanjutan, legal, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Yang kita bicarakan bukan sekadar komoditas ekspor, tetapi juga kedaulatan pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, dan pemerataan kesejahteraan rakyat,” Akhmad Wiyagus.
Kegiatan ini juga dihadiri Dirjen Perkebunan Kementan RI, Ali Jamil, Gubernur Kalbar, Ria Norsan, Sekjen AKPSI, para kepala daerah penghasil sawit, pelaku usaha perkebunan, serta berbagai pemangku kepentingan sektor kelapa sawit.Is/hms.
