Bupati Mudyat Noor Tegaskan Dukungan PPU terhadap Program Perlindungan Anak Terlantar.

Ikuti kami untuk mendapatkan Berita Aktual lainnya

Mediaakurat.org, Samarinda,– Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menegaskan dukungan Pemerintah Kabupaten PPU terhadap program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak terlantar khususnya di Kaltim.

Dukungan tersebut disampaikan Bupati PPU Mudyat Noor usai penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kaltim, 10 pemerintah kabupaten/kota termasuk Pemda PPU, Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim, dan jajaran Kejaksaan Negeri se-Kaltim di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).

“Kami mendukung penuh program Pemprov Kaltim ini. Pemenuhan hak dan perlindungan anak terlantar merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, perlu sinergi agar setiap anak mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, identitas, dan perlindungan hukum,” kata Mudyat Noor usai penandatanganan kesepakatan ini.

Mudyat Noor menambahkan, upaya tersebut juga membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan instansi terkait, sehingga penanganan anak terlantar dapat dilakukan secara terpadu, mulai dari pendataan hingga pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak.

“Penanganan anak terlantar perlu sinergi seluruh pihak agar hak dan perlindungan mereka terpenuhi,” jelas Mudyat Noor.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa ukuran peradaban yang berkeadilan ditentukan dari bagaimana negara hadir merawat dan melindungi anak-anak yang paling membutuhkan perhatian.

Ia meminta kesepakatan strategis tersebut tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan, termasuk pemenuhan dokumen kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

“Jangan sampai kita sibuk menyelamatkan administrasi tapi lupa menyelamatkan masa depan generasi anak-anak kita,” ujar Rudy.

Gubernur juga mendorong keterlibatan dunia usaha melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), termasuk partisipasi BUMD dan perusahaan swasta untuk mendukung program perlindungan sosial bagi anak-anak terlantar.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Chatarina Muliana menjelaskan bahwa salah satu persoalan yang masih dihadapi anak-anak terlantar adalah belum terpenuhinya identitas hukum akibat proses penetapan wali yang belum tuntas.

Melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), sambung dia, Kejaksaan siap memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah untuk mempercepat proses perwalian, sehingga anak-anak dapat memperoleh dokumen kependudukan dan mengakses berbagai layanan publik.

Sinergi tersebut juga mencakup penguatan validasi data secara berkala serta pelibatan perusahaan melalui program beasiswa dan fasilitas kesehatan guna mendukung tumbuh kembang anak.

Dengan dukungan Bupati Mudyat Noor, Pemkab PPU diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam menyukseskan program tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan perlindungan anak dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.A Isnar/hms