PHK Massal di Jombang Picu Klaim JHT, BPJS Ketenagakerjaan Catat 1.500 Pekerja Terdampak.

Ikuti kami untuk mendapatkan Berita Aktual lainnya

Mediaakurat.org, Jombang,- Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah perusahaan di Kabupaten Jombang belakangan ini berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan pekerja untuk mencairkan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jombang Ibrahim Hari Wibowo mengungkapkan, bahwa sekitar 1.500 pekerja terdampak PHK telah terakomodasi dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian tersendiri, mengingat PHK tidak hanya berdampak pada hilangnya mata pencaharian pekerja, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga.

“Pekerja yang mengalami PHK dapat mengakses hak jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan program yang berlaku, termasuk manfaat jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi peserta yang memenuhi persyaratan.

Dari sisi manfaat, besaran JHT yang diterima pekerja berbeda-beda, bergantung pada akumulasi iuran dan hasil pengembangannya selama menjadi peserta,” jelas Ibrahim ditemui awak media ini saat di ruang lobi Kantor Setkab Jombang, Rabu (18/11/2026).

Dalam wawancara tersebut, muncul ilustrasi perhitungan apabila rata-rata manfaat mencapai Rp25 juta untuk sekitar 1.500 pekerja, maka nilai akumulasinya mencapai Rp37,5 miliar. Namun, angka tersebut merupakan simulasi perhitungan, bukan nilai realisasi klaim yang telah dikonfirmasi BPJS Ketenagakerjaan.

Aplikasi Siap Kerja Jadi Jembatan Pekerja Kembali Bekerja

Di tengah meningkatnya persoalan PHK, BPJS Ketenagakerjaan, kata Ibrahim, juga mendorong pemanfaatan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan adalah aplikasi Siap Kerja.

“Melalui platform tersebut, pekerja dapat mengakses informasi lowongan pekerjaan berdasarkan kompetensi, keahlian, dan minat pencari kerja,” tandasnya.

Tidak hanya itu, pencari kerja juga dapat mengajukan lamaran secara langsung melalui aplikasi serta mengikuti pelatihan kerja tanpa dipungut biaya.

Pihaknya menyebutkan, durasi pelatihan bervariasi, mulai 20 hingga 40 hari, sesuai dengan program pelatihan yang tersedia.

“Jadi, fasilitas tersebut diharapkan membantu pekerja terdampak PHK meningkatkan keterampilan sekaligus mempercepat proses kembali memasuki dunia kerja,” terang Ibrahim.

Dengan demikian, perlindungan bagi korban PHK tidak hanya berorientasi pada pemberian manfaat finansial, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pekerja untuk memperoleh pekerjaan baru.

Sinkronisasi Data Perusahaan dan Tenaga Kerja

Selain persoalan klaim, Ibrahim menekankan pentingnya koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jombang dalam memastikan validitas data perusahaan maupun tenaga kerja.

Koordinasi dilakukan secara rutin setiap bulan, meliputi perkembangan jumlah perusahaan yang terdaftar, jumlah pekerja peserta, hingga pekerja yang masuk dan keluar dari perusahaan.

BPJS Ketenagakerjaan juga menerima informasi dari Disnaker Jombang mengenai keberadaan perusahaan baru untuk memastikan kewajiban kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dipenuhi.

Menurutnya, sinkronisasi data tersebut penting agar perlindungan terhadap pekerja dapat berjalan lebih optimal dan tidak terjadi kesenjangan antara data ketenagakerjaan dengan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Di sisi lain, perluasan perlindungan juga menyasar pekerja sektor informal, seperti petani, pedagang, dan pelaku UMKM.

Hingga November 2026, sekitar 14.808 petani disebut telah mendapatkan bantuan perlindungan dari Pemerintah Kabupaten Jombang.

Sementara melalui jalur keagenan Perisai dan kerja sama dengan lembaga keuangan, kepesertaan pekerja informal juga terus dikembangkan.

Ibrahim menyebutkan, cakupan perlindungan pekerja sektor informal di Jombang saat ini berada di kisaran 29–30 persen, dengan target 33 persen pada tahun 2026.

“Besarnya dampak PHK massal sekaligus menjadi pengingat bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran penting sebagai bantalan perlindungan ekonomi bagi pekerja ketika menghadapi risiko kehilangan pekerjaan.

Karena itu, selain memastikan hak pekerja terpenuhi, penguatan pengawasan kepesertaan perusahaan dan perluasan perlindungan bagi pekerja informal menjadi pekerjaan penting yang perlu dilakukan secara berkelanjutan,” pungkas Ibrahim.(gus)