Mediaakurat.org, JOMBANG,- Suasana penuh semangat menyelimuti Kabupaten Jombang. Kegiatan Forum Diskusi Publik Warga Jombang dengan Sub Tema “Bersama Wujudkan Cita-Cita Masa Depan Jombang Lebih Maju dan Sejahtera” secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol, Pemkab Jombang, Budi Winarno mewakili Bupati Jombang H Warsubi ditandai dengan pernyataan pembukaan yang disampaikan langsung oleh Budi Winarno.
​Dalam sambutannya, disampaikan harapan besar agar kegiatan ini mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Jombang, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan program pembangunan, misalnya pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, industri, pertanian, pariwisata, kebudayaan dan bidang-bidang lainnya.
​Acara pembukaan yang berlangsung di Aula Bung Tomo, Kantor Setkab Jombang, Rabu (28/10/2026) turut dihadiri berbagai unsur penting, di antaranya OPD DLH, Bapperinda, Diskominfo, Disdikbud, BKAD, Kasat Intelkam Polres Jombang, organisasi profesi wartawan, Pemuda Pancasila, Gusdurian, LSM, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
​Melalui penyelenggaraan ini, Panitia Penyelenggara Jombang Ibu Kota Nahdliyin (JIK NAH) berharap seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan optimal serta mampu mengaplikasikan ilmu maupun pengalaman yang didapatkan untuk kemajuan bersama di Kabupaten Jombang.
Ketua JIK NAH Jombang Ust Muhtazuddin, SH memaparkan latar belakang kenapa dibentuk lembaga JIK NAH di Jombang, karena aspek sejarah panjang Jombang, salah satunya unsur yang tak boleh dilupakan adalah jasa besar para muasis NU sebagai tokoh pahlawan nasional yang perlu diangkat kembali agar generasi muda mendatang tidak ketinggalan sejarah Jombang masa silam, contohnya Mbah Yai Hasyim Asy’ari, Mbah Wahab Chasbullah, Gus Dur dan tokoh-tokoh muasis NU lainnya.
“Jombang dengan segala keberagaman budaya, etnis, sosial, agama, pendidikan maupun aspek penting lainnya, sehingga JIK NAH ini berperan sebagai obor untk menggali lebih dalam lagi sejarah Jombang di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Karena itu, saran, masukan dan kritikan dari peserta kita jadikan satu sebagai solusi bersama untuk kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Jombang,” ujar Muhtazuddin.
JIK NAH, imbuhnya, memberikan sumbangsih pemikiran yang positip kepada Pemkab Jombang agar pelaksanaan program pembangunan harus meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat luas yang adil dan merata.
Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Jombang AKP Budi Sutomo mengatakan, pentingnya komunikasi dan sinergi dalam membangun daerah. Keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah menjadi salah satu poin penting agar program pembangunan dapat sepenuhnya dirasakan masyarakat luas.
Dalam forum tersebut, Budi Sutomo menyinggung pentingnya faktor keamanan daerah agar program pembangunan berjalan lancar, yaitu membangun komunikasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen terkait agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan tidak cukup hanya bertumpu pada perencanaan dan pelaksanaan program. Lebih dari itu, diperlukan kemampuan untuk membaca dinamika sosial, memahami kebutuhan masyarakat, serta merespons berbagai perubahan yang terjadi di tengah kehidupan publik.
Komunikasi yang terbuka menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kesamaan persepsi. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat dibicarakan bersama sehingga tidak berkembang menjadi kesalahpahaman yang berpotensi menghambat pelaksanaan program pemerintah,” tandas Budi.
Itu sebabnya, pentingnya menjaga efektivitas pelaksanaan pemerintahan di tengah situasi yang terus mengalami perubahan, sehingga faktor keamanan menjadi penting. “Koordinasi dan kemampuan beradaptasi menjadi faktor yang diperlukan agar berbagai program dapat berjalan, aman dan kondusif.
Dalam catatan kami faktor keamanan di Jombang selama ini masih bisa dikendalikan. Jombang masih aman,” ungkap Budi.
Diskusi publik warga Jombang tersebut menjadi ruang bagi berbagai pihak untuk bertukar pandangan mengenai persoalan masyarakat dan arah pembangunan daerah.
Dua pembicara Budi Winarno dan Budi Sutomo yang didaulat sebagai narasumber dalam forum tersebut, pihaknya kembali menegaskan, arah pembangunan Kabupaten Jombang kedepan menghadapi tantangan untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi, kepastian hukum, perlindungan lahan pertanian, dan keberlanjutan lingkungan.
Di tengah dorongan menarik investasi serta mengembangkan kawasan ekonomi baru, pemerintah daerah memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi penting ketika visi pembangunan daerah harus diterjemahkan ke dalam kebijakan tata ruang yang konsisten, terukur, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Sebab, pembangunan bukan semata-mata tentang mempercepat investasi atau memperluas infrastruktur, melainkan juga memastikan bahwa setiap perubahan pemanfaatan ruang memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” ujar Budi Winarno alumni Universitas Erlangga Surabaya ini.
Pihaknya mengatakan, salah satu dinamika pembangunan yang perlu dicermati adalah pengembangan kawasan industri di wilayah utara Sungai Brantas, khususnya koridor Ploso, Kabuh, dan Kudu. Kawasan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai peluang pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Namun, pengembangan kawasan industri membutuhkan perencanaan yang matang. Penentuan peruntukan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung, ketersediaan air, pengelolaan limbah, hingga dampak terhadap lingkungan dan permukiman harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan.
“Jadi, pemetaan potensi sumber daya alam di Jombang sudah diatur dalam RPJMD. Misalnya sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian daerah dan ketahanan pangan.
Industri pabrik wilayah timur Mojoagung dan utara brantas, termasuk industri wilayah barat.
Masuk di sesi tanya jawab, pihak moderator Ari dan Gentho memberikan kesempatan kepada 4 orang penanya.
Mereka mengkritik persoalan media informasi vidio tron yang dipasang di sejumlah tempat, sebaiknya menyiarkan program pembangunan yang dibiayai oleh APBD, bukan selalu menayangkan pejabatnya.
Selain itu, faktor keamanan dalam menghadapi pilkades serentak di Jombang 2027 perlu diantisipasi sejak dini.
Kritikan dan masukan lainnya soal forum dialog publik seperti ini agar terus digalakkan, juga pertanyaan kritis seorang aktivis prodemokrasi, Jombang ini seperti apa arah pembangunan kedepannya. “Katanya Jombang sebagai pusat industri, ini kok ada lagi Jombang sebagai ibu kota nahdliyin. Mana yang benar,” kritik Antep.
Dari Forum semacam ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemangku kepentingan sekaligus membuka ruang bagi penyampaian aspirasi secara konstruktif.
Dengan komunikasi yang terjaga, koordinasi yang efektif, dan keterlibatan masyarakat, berbagai tantangan pembangunan diharapkan dapat dihadapi secara bersama-sama demi terwujudnya Kabupaten Jombang yang lebih maju dan sejahtera.
Hasil forum diskusi, kata Sekretaris JIK NAH Roni Brawn dibuatkan rekomendasi tertulis untuk disampaikan ke Bupati Jombang Warsubi.
Kami sudah merangkum enam poin penting dari hasil diskusi nantinya kami sampaikan ke pak bupati agar menjadi bahan masukan dan pertimbangkan dalam membuat kebijakan,” jelas Roni.Agus Pamuji
