Mediaakurat.org, PENAJAM,– Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengikuti rapat Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran (TA) 2024 tahun ukur 2025 yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (18/6/2026).
Zoom meeting yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati PPU lantai tiga itu diikuti Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda PPU, Hadi Saputro, bersama Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda PPU, Chairul Rozikin.
Kegiatan tersebut dihadiri 38 pemerintah daerah berpredikat baik serta dua pemerintah daerah partisipan dari regional Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara, dan Papua yang mencatat nilai indeks tertinggi.
Pengukuran IPKD merupakan instrumen yang digunakan pemerintah pusat untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui sejumlah indikator, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan, hingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda PPU, Hadi Saputro, mengatakan bahwa pengukuran IPKD tidak hanya menjadi alat ukur capaian, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Melalui kegiatan ini, Pemerintah PPU dapat memperoleh masukan dan pembelajaran dari daerah lain yang memiliki capaian indeks tinggi, sehingga dapat menjadi referensi dalam upaya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah ke depan,” kata Hadi.
Hadi mengungkapkan, Kabupaten PPU tahun ini berhasil memperoleh kategori “Baik” dalam pengukuran IPKD. Capaian tersebut melengkapi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Alhamdulillah, setelah memperoleh opini WTP secara berturut-turut, tahun ini kita kembali mendapatkan nilai dengan kategori baik dalam pengukuran IPKD. Ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah yang kita jalankan berada pada jalur yang tepat dan terus mengalami peningkatan,” sambungnya.
Meski demikian, Hadi menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Menurutnya, predikat yang diperoleh harus menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, terutama dalam memastikan setiap anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menambahkan, dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur, hanya enam daerah yang berhasil masuk kategori tersebut, termasuk Kabupaten PPU.
“Capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, peserta memperoleh pemaparan hasil pengukuran IPKD, indikator penilaian, serta berbagai aspek yang masih memerlukan perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Forum ini juga menjadi sarana berbagi pengalaman dan praktik terbaik dari daerah yang berhasil meraih capaian indeks tertinggi.
Keikutsertaan PPU dalam rapat evaluasi IPKD ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk tidak hanya mengejar capaian administratif, tetapi juga memperkuat tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah.Is/hms
