Mediaakurat.org, Sepaku,- Kelompok Tani Usaha Baru Karya Merdeka (UBKM) yang tergabung dalam usaha pertanian di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) mendesak percepatan realisasi nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Otorita IKN dan PT Inhutani yang sebelumnya telah dibahas dalam audiensi pada Maret 2026.
Hal ini diungkap Ketua LSM Guntur, Kasim Assegaf pada sebuah kesempatan, Kasim menyebut Ketua Kelompok Tani UBKM, Ahmad Nyompa, mengatakan bahwa pihak Otorita IKN sebenarnya telah menyatakan kesiapan untuk merealisasikan rencana kerja sama tersebut. Pada Minggu (21/6/2026).
Bersama Ketua LSM Lembaga Edukasi Sosial Masyarakat (LSM Lesat) Rusdi dan Ketua LSM Guntur Kasim Assegaf mencatat bahwa Informasi tersebut diperoleh mereka setelah berkomunikasi dengan pihak OIKN,“ Kami mendapat informasi bahwa OIKN sudah siap merealisasikan rencana MoU seperti hasil audiensi terdahulu. Bahkan pihak OIKN disebut sedang menunggu tindak lanjut dari Inhutani,” ujar Ahmad Nyompa.
Kasim dan Rusdi keduanya menambahkan Audiensi yang dimaksud berlangsung pada 8 Maret 2026 di Kantor OIKN dan dipimpin langsung Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.
Pertemuan tersebut dihadiri Deputy Pemberdayaan dan sejumlah direktur terkait, serta perwakilan kelompok tani yang mengusulkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan lahan produktif.
Menurut Ahmad Nyompa hingga kini belum ada perkembangan signifikan dari pihak Inhutani, padahal, kelompok tani telah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk memulai kegiatan pertanian dan perkebunan.
“Kami sudah siap, bahkan ada pengusaha pertanian dari Kota Pontianak Kalbar yang siap berkolaborasi memberikan bantuan bibit serta tehnologi pertanian modern yang bisa diadopsi kelompok tani kami,” kata Rusdi saat mendampingi Kasim.
Ia menilai lambatnya respons dari Inhutani berpotensi menghambat program pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga sekitar IKN.
Ahmad Nyompa berharap pemerintah melalui OIKN dan PT Inhutani segera menyelesaikan proses administrasi dan tehnis agar kerja sama tersebut dapat segera diwujudkan.
“Negara dan pemerintah harus hadir untuk mengayomi rakyat, petani sudah siap bekerja dan berkontribusi,” kami hanya menunggu kepastian agar program ini segera berjalan,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Inhutani rencana Senin 22 Maret 2026 memberikan keterangan resmi terkait perkembangan realisasi MoU tersebut.
Ketua LSM Lembaga Edukasi Sosial Masyarakat (Lesat) Rusdi turut mendukung pernyataan Ketua KT UBKM yang menyebut negara dan pemerintah harus hadir untuk membantu masyarakat Kelompok tani untuk menghadapi krisis ekonomi multi dimensi ini.
“ Kelompok Tani sangat berharap pemerintah memberi solusi yang positif untuk mengurangi beban hidup rakyat kecil yang semakin kesini semakin berat,” tegas Rusdi.
Salah satu solusi yang ditawarkannya ialah berkebun dan bertani, menurutnya kedua aktifitas tersebut adalah solusi terbaik untuk bisa bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat ini.
“ Saat ini kenaikan harga BBM dan lain lain semakin memperparah kondisi Perekonomian kita, dengan demikian harapan kami terhadap kelompok tani, pemerintah harus hadir membimbing dan mengarahkan para petani supaya bisa menjadi petani yang maju, paling tidak dapat membantu pemerintah dalam pengelolaan untuk mencapai swasembada pangan di daerah IKN, tentunya disertai arahan pihak OIKN dan Inhutani,” ujar Rusdi Ketua LSM Lesat. (redaksi)
