Mediaakurat.org, BALIKPAPAN,- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Otorita IKN dan TNI dalam mendukung kesiapan sistem pertahanan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal tersebut disampaikan sekda PPU, Tohar saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawalan dan Pengendalian Pembangunan Sistem Pertahanan IKN yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI di Blue Sky Hotel Balikpapan, Kamis (17/9/2026).
Rakor dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, Laksma TNI Rudi Haryanto.
Dalam rakor tersebut, dibahas perkembangan kesiapan sistem pertahanan IKN, termasuk sarana dan prasarana pertahanan, infrastruktur strategis, tata ruang, pertanahan serta berbagai kebutuhan yang masih memerlukan tindak lanjut menuju kesiapan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Sekda PPU Tohar menyampaikan sejumlah catatan kewilayahan, mengingat sebagian kawasan IKN berada dalam wilayah Kabupaten PPU. Salah satunya terkait keberadaan Bandara Internasional Nusantara yang dinilai perlu diikuti penyesuaian regulasi, tata ruang serta aspek pertahanan dan keamanan.
Selain itu, Pemkab PPU mendorong penyelesaian persoalan lahan untuk fasilitas strategis, pemanfaatan pelabuhan PPU sebagai pendukung logistik IKN, serta penguatan konektivitas infrastruktur menuju kawasan IKN.
Aspek mitigasi bencana juga menjadi perhatian, mengingat wilayah PPU memiliki potensi banjir saat musim hujan serta risiko kebakaran dan kekeringan pada musim kemarau.
Tohar juga menyoroti potensi pertanian di Kecamatan Babulu yang mencapai sekitar 8.500–8.600 hektare untuk mendukung ketahanan pangan kawasan IKN. Namun, optimalisasi potensi tersebut membutuhkan dukungan bendungan dan jaringan irigasi.
“Pembangunan IKN diharapkan memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat di daerah sekitar, bukan hanya dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh kepentingan masyarakat luas,” ujar Tohar.
Sementara itu, Laksma TNI Rudi Haryanto mengatakan rakor tersebut bertujuan memperkuat komitmen dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam memastikan kesiapan sistem pertahanan IKN.
Melalui rakor tersebut, diharapkan berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan sistem pertahanan IKN dapat ditindaklanjuti secara terukur dan terintegrasi.Kar
